.: Selamat Datang di Situs Resmi Dewan Pendidikan Kota Denpasar :. DEWAN PENDIDIKAN KOTA DENPASAR - Anggaran Dasar

Nav view search

Navigation

Search

Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR
DEWAN PENDIDIKAN KOTA DENPASAR

Alamat : Jalan Beliton No. 3 Denpasar

Telpon : 0361 231192

 

PEMBUKAAN

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk berperan serta secara aktif menegakkan, mengamankan, mengisi, dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 serta usaha mencerdaskan kehidupan bangsa seperti terkandung dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. : 044/U/2002 tertanggal 2 April 2002. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai pengganti SK Mendikbud Nomor : 0293/U/1993 tentang Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3).

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Amanat Rakyat ini selaras dengan kebijakan Otonomi Daerah yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dewan Pendidikan merupakan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan.

BAB I
PENGERTIAN, NAMA, DAN TEMPAT
Pasal 1
Pengertian

Dewan Pendidikan adalah “Badan  Mandiri” yang mewakili peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan Pendidikan di  Kabupaten/Kota

Pasal 2
N a m a

Badan Mandiri tersebut  diatas (pasal 1) disebut Dewan Pendidikan Kota Denpasar.


Pasal 3
T e m p a t


Dewan Pendidikan Kota Denpasar berkedudukan di Kota Denpasar, dengan sekretariat beralamat di Jalan Beliton Nomor 3 Denpasar Telpon 0361-7475337.

BAB II
DASAR, AZAS DAN TUJUAN
Pasal 4
Dasar

Dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan Dewan Pendidikan sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004.
  4. PeraturanPemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 559/C/KEP/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 5

A z a s

Dewan Pendidikan Kota Denpasar berlandaskan kepada :

  1. Landasan Idiil           : Pancasila
  2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

Pasal 6

T u j u a n

Dewan Pendidikan Kota Denpasar bertujuan :

  1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
  2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
  3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

 

BAB III

PERAN DAN FUNGSI

Pasal 7

Peran Dewan Pendidikan

 Dewan Pendidikan Kota Denpasar berperan :

  1. Pemberi pertimbangan (advisory body) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
  2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaan pendidikan.
  3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabiltas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
  4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatife) dengan masyarakat.

 

Pasal 8

Fungsi Dewan Pendidikan

 Dewan Pendidikan Kota Denpasar berfungsi sebagai berikut :

  1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
  4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/DPRD mengenai :
    • Kebijaksanaan dan Program Pendidikan;
    • Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
    • Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan.
    • Kriteria tenaga kependidikan; dan
    • Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
  5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.
  6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

 

BAB IV

Pasal 9

Keanggotaan 

Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat dan unsur birokrasi/legislatif. Unsur masyarakat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut :

  1. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang pendidikan.
  2. Tokoh masyarakat (ulama, budayawan, pemuka adat, dan lain-lain).
  3. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
  4. Tokoh dan pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
  5. Yayasan penyelenggaraan pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren).
  6. Dunia usaha/industri/asosiasi profesi (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
  7. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain).
  8. Perwakilan dari Komite Sekolah yang disepakati.

 

Pasal 10

Kepengurusan 

Untuk  pertama kalinya Kepengurusan Dewan Pendidikan terdiri dari seorang : Ketua, Wakil Ketua        , dan  Sekretaris, dilengkapi dengan Bidang – Bidang, yaitu : Penelitian dan Pengembangan, Hubungan Masyarakat, Pendanaan, Program, serta Kerjasama. 

Pasal 11

Hak dan Kewajiban Anggota

  1. Anggota berhak Memilih dan dipilih sebagai Pengurus.

Anggota berhak memberikan usulan kepada Pengurus Dewan.

  1. Anggota wajib mengikuti keputusan Pengurus Dewan.

Anggota wajib mengikuti rapat pleno yang diselenggarakan Dewan Pendidikan.

 

BAB V

Pasal 12

Keuangan 

Keuangan Dewan Pendidikan bersumber

  1. Bersumber dari usaha-usaha yang dilakukan Dewan Pendidikan secara sah.
  2. Bersumber dari iuran anggota
  3. Bersumber dari sumbangan donator yang tidak mengikat.
  4. Bersumber dari sumbangan pemerintah/APBD.

 

Pasal 13

Pembentukan Dewan Pendidikan

 

Dewan Pendidikan Kota Denpasar dibentuk melalui mekanisme sebagai berikut :

  1. Prinsip Pembentukan
    1. Transparan akuntabel, dan demokratis.
    2. Merupakan mitra satuan pendidikan (sekolah).
  2. Mekanis Pembentukan
    1. Pembentukan Panitia
    2. Panitia sekurang-kurangnya 5 orang yang mencerminkan unsur : praktisi pendidikan (guru, Ka. Sek, pemerhati pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha/industri).
    3. Panitia mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan Dewan Pendidikan (sosialisasi, calon pengurus dan sebagainya).
  3. Pengurus Dewan Pendidikan dipilih oleh anggota Dewan Pendidikan dalam rapat pleno.
  4. Masa Bakti.

Masa bakti Dewan Pendidikan selam 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali melalui rapat pleno Dewan Pendidikan.

  1. Pergantian Pengurus Antar waktu

Pengurus Dewan Pendidikan dapat diganti karena hal-hal sebagai berikut :

    1. meninggal dunia
    2. permohonan sendiri
    3. pindah domisili
    4. diberhentikan karena melanggar AD dan ART. 

BAB VII

Pasal 14

Rapat Anggota 

  1. Rapat Anggota terdiri atas :
    1. Rapat Pleno Anggota
    2. Rapat Anggota Terbatas
    3. Rapat Anggota Luar Biasa
  2. Rapat Pleno Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
  3. Rapat Anggota terbatas diselenggarkan menurut keperluan.
  4. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan dalam hal mendesak.

  

Pasal 15

Rapat Pleno Anggota sah apabila dihadiri olehlebih dari setengah jumlah anggota.

  1. Bila dalam Rapat Pleno jumlah anggota yang hadir tidak terdapat sebagaimana dimaksud ayat (1) rapat ditangguhkan sela 2 (dua) kali 30 menit.
  2. Bila waktu 2 (dua) kali 30 menit jumlah anggota masih belum tercapai, sesuai dengan yang dimaksud ayat (1) rapat dianggap sah.
  3. Anggota yang tidak hadir, tetapi memberitahukan secara tertulis dianggap hadir.

 

BAB VIII

Pasal 16

Penutup 

  1. Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang disahkan oleh Dewan Pendidikan.
  2. Perubahan Anggaran Dasar disahkan oleh Rapat Pleno.

Pasal 17

 

Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh Rapat Dewan Pendidikan.

 

 

 

Ditetapkan : Di Denpasar

Tanggal      : 24 Mei 2004

 

Dewan Pendidikan Kota Denpasar

 

Ketua,

 

 

Putu Rumawan Salain

Sekretaris,

 

 

 Ida Bagus Sedana Munuaba

 

Additional information

Close info